Tanpa Andalalin, Pizza Hut Jalan Sudirman (Pekanbaru, Riau) Belum Bisa Dioperasik​an

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan sebuah bangunan Sebelum memiliki Izin Pembangunan hotel, restoran maupun ruko di kota Pekanbaru harus ada rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Kota (Distako), untuk mengetahui Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Menurut Kepala Bidang Pengawas Dampak Lalu Lintas,Dishub Kota Pekanbaru, Syaibul Alades saat dijumpai diruangannya Kamis (03/04) mengatakan, semua pembangunan di Pekanbaru seperti Ruko, Hotel dan Restoran semuanya disurvei terlebih dahulu. Kalau memungkinkan kualitas jalan sesuai dengan Andalalin dan baru bisa dibangun.

“Setiap bangunan restoran maupun hotel harus mempunyai lahan parkir yang cukup, serta memiliki pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kemacetan,”katanya.

Terkait pembangunan restoran Pizza Hut yang berada dipersimpangan jalan Pangeran Hidayat, saat di mintai komentar ia mengatakan, itu harus sesuai dengan Andalalin, jika tidak ada izin Andalalinnya maka bangunan itu belum bisa dibuka.

“Semua bangunan-bangunan yang baru dibangun di Pekanbaru harus sesuai dengan Andalalin. Sebab Andalalin itu menjamin lahan parkir dan kapasitas jalan dari bangunan itu, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka rekom andalalinnya tidak kita beri izin”tutur Syaibul.

Sementara Kasi Manajemen Rekayasa Lalulintas Yebizal menyebutkan, luas parkir dari suatu hotel kapasitas parkirnya harus sesuai dengan kapasitas kamar yang mereka miliki, sedangkan untuk restoran seperti Pizza Hut luas parkir yang harus mereka siapkan sesuai dengan jumlah meja pelanggan. Kalau itu tidak terpenuhi maka izin Andalalinnya tidak akan diberikan.

“Pengawasan terhadap Andalalin ini kita lakukan disetiap bangunan-bangunan yang akan dibangun, dan pengawasannya dilakukan oleh konsultan yang kita kirim, dan izin Andalalin ini dilakukan secara berkelanjutan yang berlaku selama 5 tahun,”tutupnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bangunan yang menjual Franchise ini sudah selesai 100 persen, hanya tinggal beroperasi saja

sumber : seRiau

Iklan

Tahapan Analisis Dampak Lalulintas di Negara Maju

Di negara maju, tahapan analisis dampak lalulintas melalui tiga tahapan yaitu pra-analisis, analisis dan pembahasan, sebagai berikut:

Pra-analisis
Pada tahap pra analisis dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

• Tataguna lahan membangkitkan lalu lintas (production and attraction)
• Besaran bangkitan tergantung kategori dan intensitas tataguna lahan tersebut (lebih kompleks lagi tergantung kepada aksesibilitas daerah, dan kompetisi dengan tataguna lahan sejenis; perubahan tata guna lahan (komersial, industri dan sejenisnya) menimbulkan kegiatan baru. (Lowry Based Model))
• Aktivitas dari tataguna lahan mempunyai daerah pengaruh (area of influence)
• Tiap kategori tataguna lahan mempunyai karakteristik aktivitas yang berbeda, dan waktu sibuk aktivitas tataguna lahan tersebut tidak selalu sama dengan waktu sibuk lalu lintas pada jaringan jalan dalam daerah pengaruhnya.
Pada tahap pra analisis ini disepakati bagaimana aplikasi, Kesepakatan Term Of Reference dan Memorandum of Understanding antara pengembang, pemerintah dan masyarakat yang mungkin terkena dampak.

Analisis
Pada tahapan analisis dilaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
• Pengumpulan data sekunder ringkasan pembangunan berisi resume pembangunan, data pola perjalanan (tingkat bangkitan perjalanan dan asal tujuan perjalanan dari studi sebelumnya), rencana pengembangan infrastruktur transportasi sampai dengan design year.
• Pengumpulan data primer kondisi prasarana lalu lintas (jalan dan persimpangan) dan tata guna lahan di sepanjang jalan, pencacahan lalu lintas, pengukuran kinerja lalu lintas eksisting, frekuensi dan okupansi angkutan umum, pejalan kaki, serta tingkat bangkitan perjalanan pembanding.
• Analisis kondisi eksisting daerah studi yang meliputi: kondisi lalu lintas ruas, simpang dan jaringan jalan dalam daerah pengaruh.
• Penaksiran kondisi lalu lintas dengan dan tanpa pembangunan pada design year yang dimulai dengan analisis bangkitan lalu lintas, sebaran lalu lintas, dan pembebanan lalu lintas serta pendekatan rekayasa lalu lintas, pejalan kaki, dan angkutan umum.
• Upaya penanggulangan, berisi penanggulangan kondisi lalu lintas pada persimpangan, akses fasilitas henti angkutan umum dan pejalan kaki, serta parkir.
• Penghitungan beban tanggungjawab (kontribusi pengembangan dan pemerintah) di dalam perbaikan sistem.

Pembahasan
Pembahasan hasil analisis dampak lalulintas melibatkan semua instansi terkait dan melibatkan masyarakat (public involvement)

Analisis Dampak Lalulintas di Negara Tetangga

Seiring perkembangan pengetahuan dan kesadaran akan pembangunan yang bertanggung jawab, berbagai model analisis dampak lalulintas telah diaplikasikan di seluruh dunia termasuk Negara tetangga yang masih berkembang seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia dengan mengadopsi model yang telah dikembangkan di Negara maju.

Dibanding Filipina, Thailand lebih dulu menyadari pentingnya pengendalian tata guna lahan dan ini bisa dilihat dari adanya Undang-undang Perencanaan Nasional dan Kota (1975), Undang-undang Kontrol bangunan (1992), Undang-undang Konservasi Alam (1992). Tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah membangun perencanaan terpadu dengan memperhatikan pembangunan skala mikro. Dalam aturan-aturannya ditentukan luasan dan skala pembanguan yang diperbolehkan. Namun demikian fokus aturan-aturan ini adalah untuk stuktur bangunan, konstruksi dan isu keselamatan. Di dalam aturan – aturan tersebut juga ditentukan bagaimana membuat jalan akses, jarak dan rabu-rambu lalulintas namun masalah analisis dampak lalulintas di Thailand dan Filipina pertama diperkenalkan dalam ruang lingkup dampak lingkungan. Dalam kaitan perhatian terhadap lingkungan, ditetapkan bahwa pembangunan dengan ruang parkir 300 satuan ruang parkir atau lebih dan area terbangun lebih dari 2000 meter persegi diwajibkan menyusun analisis dampak lingkungan serta melaporkannya kepada Bagian Pengontrol Lingkungan (Limapornwanich, 2005).

Limapornwanitch (2005) menyampaikan bahwa implementasi analisis dampak lalulintas di Asia Tenggara dihadapkan pada empat masalah utama yaitu institusi, tidak tersedianya prosedur/standar, kurangnya pengetahuan dan minimnya anggaran. Empat masalah ini terakumulasi menjadi masalah yang lebih besar yaitu tidak terkendalinya tata guna lahan.

bacaan lanjutan : Limapornwanitch, Karin, Cresencio M Montalbo, Jr, Kazunori Hokao, Atsushi Fukuda, 2005, The Implementation of Traffic Impact Assessment in Southeast Asian Cities : Case Studies of Thailang and The Philippines, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies

Masalah Pelaksanaan Analisis Dampak Lalulintas di Indonesia

Di Indonesia pengaturan analisis dampak lalulintas belum sebaku analisis dampak lingkungan (Amdal). Di DKI Jakarta acapkali analisis dampak lalulintas (masih) dijadikan sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan, khususnya sewaktu membahas aspek transportasi (Cahyono, 2010).

Seperti juga negara-negara di Asia, analisis dampak lalulintas di Indonesia awalnya dipandang sebagai bagian dari Analisis Dampak Lingkungan. Ini dapat dilihat dari kewajiban pengembang bangunan yang secara khusus tersirat pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan menjelaskan bahwa “setiap rencana kegiatan berupa pengubahan bentuk lahan dan bentang alam,……. wajib dilengkapi dengan penyaji informasi lingkungan” Lanjutkan membaca Masalah Pelaksanaan Analisis Dampak Lalulintas di Indonesia

Kurva Batasan Andalalin di Oregon (Impact Threshold Curve)

The purpose of an impact threshold curve is to provide one tool to help determine whether the “secondary” or unintentional impacts of Neighborhood Traffic Management Program (NTMP) projects are acceptable. These impacts are frequently in the form of increased traffic on adjacent, non-project, Local Service streets. Impact limitations are expressed as a curve because the level of impact that is considered acceptable will vary, depending on the characteristics of the street being impacted by the NTMP project.
Among the benefits of employing an impact threshold curve are:
a) residents of adjacent non-project streets are provided with some assurance that traffic problems on one Local Service street will not be solved by simply shifting the problem to other Local Service streets;
b) the curve can be translated into a table where the impact limit on any given street can be quickly and easily identified; and
c) the impact curve provides a quantifiable and objective standard for measuring the success or failure of a project.

Lanjutkan membaca Kurva Batasan Andalalin di Oregon (Impact Threshold Curve)

Traffic Impact Studies

STUCK ON TRAFFIC

Since I’ve worked as an intern, I’ve always wondered what the traffic analyst, a transportation engineering major who just graduated, at our work does, although I understood that Traffic Impact Studies — often referred to as “the TIS” for a project — were required for projects that potentially impacted traffic within the cities or counties.

The Guidelines for Traffic Impact Studies in the City of Fresno (linked below) can be used an example. This document includes criteria used to determine if TIS’s are required on a project. Projects that need TIS’s require a traffic analysis to be performed based on the traffic conditions as set by Fresno’s current 2025 General Plan. The Traffic Engineering Department recommends Synchro, a traffic simulations software, for analysis for the TIS. There are many details mentioned that reinforce the document’s main assertion that the guidelines are meant merely as a guide and that only an…

Lihat pos aslinya 147 kata lagi

So about the Traffic Impact Analysis…

Stop Kimbel Village

So in my day job I spend a lot of time teaching college students how to do research and design studies for public and social policy questions.    I also do research on optimal forecasting methods (albeit not for traffic), but the principals of forecasting are well known and carry across multiple disciplines.

Thankfully the developer of Kimbel Village sought out a Traffic lmpact Analysis of the proposed Kimbel Village project. This is a hard kind of forecast (known as a policy projection) to do since it depends on past data, the quality of the model, and it has to make a projection of what will happen given that it has not see the policy change in the past (i.e., we have no precedent for adding this kind of traffic).  (Another real world example of this is when a the head of the Federal Reserve is asked what inflation…

Lihat pos aslinya 578 kata lagi

kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan andalalin

aturan mengenai analisis dampak lalulintas (andalalin) yakni undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sudah jelas menyebutka bahwa setiap rencana pembangunan wajib dilakukan andalalin tapi prakteknya sampai saat ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. sekalipun sudah dilaksanakan, beberapa daerah Provinsi, Kabupaten / Kota mempunyai aturan yang belum seragam dalam pelaksanannya. ini seringkali menyulitkan para investor untuk pengembangan usahanya.

biarlah perbedaan kebijakan ini menjadi homework untuk pemerintah (pusat, kabupaten/kota) karena kita perlu sadari bahwa kita hidup di negara berkembang yang mana pelaksanaan aturan masih dalam proses perkembangan juga. yang penting adalah untuk kita masyarakat pengguna terutama anda yang berniat berinvestasi. hal penting yang pertama harus anda ketahui adalah kebijakan daerah dimana anda akan berinvestasi. anda bisa melihat aturan-aturan yang ada (peraturan daerah, peraturan gubernur/walikota/bupati) dan bagaimana aparat pemerintah melaksanakan aturan-aturan itu, barulah kita menyesuaikan diri… 🙂

 

//

Fasilitas pejalan kaki

Pejalan kaki mempunyai hak prioritas pada saat berpapasan dengan kendaraan ketika menggunakan jalan. Untuk menjamin perlakuan tersebut pejalan kaki diberikan fasilitas untuk menyusuri dan menyeberang jalan.

Kriteria fasilitas pejalan kaki menurut Ditjen Bina Marga (1995) adalah :
a. Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas lain dan lancar.
b. Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan marka penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra cross), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (pelican cross), jembatan penyeberangan dan terowongan.
c. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi – lokasi di mana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
d. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemillihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
e. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi – lokasi yang terdapat sarana dan prasarana umum.

Lanjutkan membaca Fasilitas pejalan kaki

Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan

Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan berfungsi ganda yaitu untuk keperluan pengendalian persimpangan dan untuk keperluan peningkatan kapasitas persimpangan. Persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan di mana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing- masing kaki persimpangan menggunakan ruang jalan pada persimpangan secara bersamaan dengan lalu lintas lainnya.

Sasaran yang harus dicapai pada pengendalian persimpangan adalah:

  1. Mengurangi maupun menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh adanya titik konflik.
  2. Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai rencana.
  3. Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam mengarahkan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan.

Lanjutkan membaca Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan