kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan andalalin

aturan mengenai analisis dampak lalulintas (andalalin) yakni undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sudah jelas menyebutka bahwa setiap rencana pembangunan wajib dilakukan andalalin tapi prakteknya sampai saat ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. sekalipun sudah dilaksanakan, beberapa daerah Provinsi, Kabupaten / Kota mempunyai aturan yang belum seragam dalam pelaksanannya. ini seringkali menyulitkan para investor untuk pengembangan usahanya.

biarlah perbedaan kebijakan ini menjadi homework untuk pemerintah (pusat, kabupaten/kota) karena kita perlu sadari bahwa kita hidup di negara berkembang yang mana pelaksanaan aturan masih dalam proses perkembangan juga. yang penting adalah untuk kita masyarakat pengguna terutama anda yang berniat berinvestasi. hal penting yang pertama harus anda ketahui adalah kebijakan daerah dimana anda akan berinvestasi. anda bisa melihat aturan-aturan yang ada (peraturan daerah, peraturan gubernur/walikota/bupati) dan bagaimana aparat pemerintah melaksanakan aturan-aturan itu, barulah kita menyesuaikan diri… 🙂

 

//

Fasilitas pejalan kaki

Pejalan kaki mempunyai hak prioritas pada saat berpapasan dengan kendaraan ketika menggunakan jalan. Untuk menjamin perlakuan tersebut pejalan kaki diberikan fasilitas untuk menyusuri dan menyeberang jalan.

Kriteria fasilitas pejalan kaki menurut Ditjen Bina Marga (1995) adalah :
a. Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas lain dan lancar.
b. Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan marka penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra cross), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (pelican cross), jembatan penyeberangan dan terowongan.
c. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi – lokasi di mana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
d. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemillihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
e. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi – lokasi yang terdapat sarana dan prasarana umum.

Lanjutkan membaca Fasilitas pejalan kaki

Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan

Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan berfungsi ganda yaitu untuk keperluan pengendalian persimpangan dan untuk keperluan peningkatan kapasitas persimpangan. Persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan di mana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing- masing kaki persimpangan menggunakan ruang jalan pada persimpangan secara bersamaan dengan lalu lintas lainnya.

Sasaran yang harus dicapai pada pengendalian persimpangan adalah:

  1. Mengurangi maupun menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh adanya titik konflik.
  2. Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai rencana.
  3. Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam mengarahkan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan.

Lanjutkan membaca Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan

Kewajiban Andalalin di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas secara spesifik disebutkan pada pasal 99 dan 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan  sebagai berikut :

Pasal 99
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Konsep analisis dampak lalulintas

Konsep analisis dampak lalulintas awalnya dikembangkan di Amerika karena komunitas menyadari bahwa pengembangan pusat kegiatan baru selalu membebankan lalulintas baru pada jalan-jalan umum. Besar kecilnya pengaruh terhadap lalulintas yang telah ada ini tergantung pada intensitas dan karakteristik bangunan serta bangkitan perjalanan yang ditimbulkannya. Dengar pendapat (public hearing) diprakarsai pemerintah melibatkan pengusaha (pengembang pusat kegiatan baru), masyarakat dan konsultan pun dilaksanakan untuk mencari solusi terbaik bagi penanganan dampak lalulintas ini.

Lanjutkan membaca Konsep analisis dampak lalulintas