Konsep analisis dampak lalulintas

Konsep analisis dampak lalulintas awalnya dikembangkan di Amerika karena komunitas menyadari bahwa pengembangan pusat kegiatan baru selalu membebankan lalulintas baru pada jalan-jalan umum. Besar kecilnya pengaruh terhadap lalulintas yang telah ada ini tergantung pada intensitas dan karakteristik bangunan serta bangkitan perjalanan yang ditimbulkannya. Dengar pendapat (public hearing) diprakarsai pemerintah melibatkan pengusaha (pengembang pusat kegiatan baru), masyarakat dan konsultan pun dilaksanakan untuk mencari solusi terbaik bagi penanganan dampak lalulintas ini.

Model pertama analisis dampak lalulintas kemudian muncul di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, yang menggunakan pendekatan penentuan ambang batas (threshold) sebagai dasar kewajiban untuk pelaksanaan analisis dampak lalulintas. Berdasarkan buku Guidelities for Traffic Impact Study Prepare for Virginia Department of Highway and Transportation, disampaikan bahwa kewajiban pelakansanaan analisis dampak lalulintas dapat ditentukan berdasarkan tingkat gangguan yang ditentukan berdasarkan pendekatan keseimbangan relatif antara penawaran dan permintaan. Berdasarkan buku ini, volume lalu lintas dengan adanya pembangunan kawasan diprediksikan dan dipandang sebagai sisi permintaan kemudian dibandingkan dengan kapasitas jaringan jalan yang tersedia, nilai keseimbangan antar keduanya kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan nilai ambang batas kewajiban analisis dampak lalulintas. Apabila diketahui bahwa ada rencana pembangunan baru yang melebihi nilai ambang batas maka dilakukan kajian dampak lalulintas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan tersebut pada kinerja lalulintas sekitarnya sehingga juga dapat diketahui bagaimana gangguan yang mungkin timbul dan dibebankan pada masyarakat sekitar rencana pembangunan (Curtin,1979).
Ide analisis dampak lalulintas dan penanganan masalah gangguan lalulintas karena pengembangan bangunan baru terus difikirkan dan dikembangkan. Sejak Tahun 1980, secara umum telah diterima suatu konsep analisis untuk “menginternalkan eksternalitas” dengan konsekuensi “pay your own way” dengan pengertian bahwa pihak pengembang harus memberikan kontribusi yang nyata di dalam penanganan dampak lalu lintas sebagai akibat pengembangan suatu kawasan atau lokasi yang diprakarsainya. Semenjak Tahun 1989 itu juga sebagian besar Negara bagian di Amerika mewajibkan analisis dampak lalulintas untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam hal penanganan dampak lalulintas yang terjadi. Sebagai tindak lanjut dan untuk lebih membakukan pelaksaan analisis dampak lalulintas, pada Tahun 1996, Asosiasi Perencana Perkotaan Amerika diminta pemerintah untuk membuat prosedur analisis dampak lalulintas (dikenal dengan Traffic Impact Assesment (Wang,2003).

Model analisis terus dikenal dan berkembang ke luar Amerika. Di Inggris, standar prosedur analisis dampak lalu lintas baru dikembangkan pada tahun 1993 dengan dikeluarkannya buku Traffic Impact Assesment (TIA). Model yang dikembangkan di Inggris ini hampir sama dengan yang telah lebih dulu dikembangkan di Amerika. Prosedur tentang wajib atau tidaknya sebuah pengembangan baru untuk dilakukan analisis dampak lalulintas juga mengikuti model Amerika yaitu menetapkan ambang batas dampak terhadap lalu lintas, baru kemudian setelah diuji ambang batas kewajiban analisis dampak lalulintas ini terpenuhi, maka dilakukan analisis dampak lalulintas secara konprehensif (Institution of Highway and Transportation, 1993).

Aplikasi analisis dampak lalulintas ini akan sangat bermanfaat bagi perencanaan transportasi dan tata guna lahan seingin tujuan pelaksanaan analisis dampak lalulintas adalah sebagai berikut :
1. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
2. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
3. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
4. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
5. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Sedangkan Manfaatnya adalah sebagai berikut :
1. Memprediksi dan meramalkan dampak lalulintas berdasarkan praktek analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan persepsi dan pendapat yang kurang berdasar
2. Merekomendasikan penanganan permasalahan yang tepat guna dan efisien
3. Membantu penentu kebijakan di bidang lalu lintas dan pembina jalan maupun perizinan bangunan untuk mengambil keputusan
4. Menyarankan alokasi kontribusi penanganan dampak antara pengembang dan pemerintah
5. Public Accountability.

Begitu disadari arti penting analisis dampak lalulintas membuat model analisis dampak lalulintas terus berkembang bukan hanya di negara maju bahkan dibawa ke negara berkembang. Seiring perkembangan pengetahuan dan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, berbagai model analisis dampak lalulintas telah diaplikasikan di seluruh dunia termasuk Negara berkembang seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia dengan mengadopsi model yang telah dikembangkan di negara maju.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Thailand dapat dikatakan cepat tanggap untuk menyadari pentingnya pengendalian tata guna lahan, hal ini bisa dilihat dari adanya Undang-undang Perencanaan Nasional dan Kota (1975), Undang-undang Kontrol bangunan (1992), Undang-undang Konservasi Alam (1992). Tujuan utama dari aturan-aturan yang ditetapkan Pemerintah Thailand ini adalah membangun perencanaan terpadu dengan memperhatikan pembangunan skala mikro. Dalam aturan-aturannya ditentukan luasan dan skala pembanguan yang diperbolehkan. Namun demikian fokus aturan-aturan ini adalah untuk stuktur bangunan, konstruksi dan isu keselamatan. Di dalam aturan – aturan tersebut juga ditentukan bagaimana membuat jalan akses, jarak dan rambu-rambu lalulintas. Issue analisis dampak lalulintas di Thailand pertama diperkenalkan dalam ruang lingkup dampak lingkungan. Dalam kaitan perhatian terhadap lingkungan, ditetapkan bahwa pembangunan dengan ruang parkir 300 satuan ruang parkir atau lebih dan area terbangun lebih dari 2000 meter persegi diwajibkan menyusun analisis dampak lingkungan serta melaporkannya kepada Bagian Pengontrol Lingkungan. Filipina juga mempunyai aturan dampak lingkungan yang didalamnya menyinggung bahasan analisis dampak lalulintas sekalipun belum secara spesifik mewajibkan pengembang pusat kegiatan baru untuk melaksanakan analisis dampak lalulintas. Di kawasan Asia Tenggara, unsur analisis dampak lalulintas ditemukan dalam aturan analisis dampak lingkungan dan ini dapat dipandang sebagai cikal bakal pelaksanaan analisis dampak lalulintas (Limapornwanich, 2005).

 

//

Iklan

tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s