Semua tulisan dari andalalin.org

transport planner

Kurva Batasan Andalalin di Oregon (Impact Threshold Curve)

The purpose of an impact threshold curve is to provide one tool to help determine whether the “secondary” or unintentional impacts of Neighborhood Traffic Management Program (NTMP) projects are acceptable. These impacts are frequently in the form of increased traffic on adjacent, non-project, Local Service streets. Impact limitations are expressed as a curve because the level of impact that is considered acceptable will vary, depending on the characteristics of the street being impacted by the NTMP project.
Among the benefits of employing an impact threshold curve are:
a) residents of adjacent non-project streets are provided with some assurance that traffic problems on one Local Service street will not be solved by simply shifting the problem to other Local Service streets;
b) the curve can be translated into a table where the impact limit on any given street can be quickly and easily identified; and
c) the impact curve provides a quantifiable and objective standard for measuring the success or failure of a project.

Lanjutkan membaca Kurva Batasan Andalalin di Oregon (Impact Threshold Curve)

Iklan

Traffic Impact Studies

STUCK ON TRAFFIC

Since I’ve worked as an intern, I’ve always wondered what the traffic analyst, a transportation engineering major who just graduated, at our work does, although I understood that Traffic Impact Studies — often referred to as “the TIS” for a project — were required for projects that potentially impacted traffic within the cities or counties.

The Guidelines for Traffic Impact Studies in the City of Fresno (linked below) can be used an example. This document includes criteria used to determine if TIS’s are required on a project. Projects that need TIS’s require a traffic analysis to be performed based on the traffic conditions as set by Fresno’s current 2025 General Plan. The Traffic Engineering Department recommends Synchro, a traffic simulations software, for analysis for the TIS. There are many details mentioned that reinforce the document’s main assertion that the guidelines are meant merely as a guide and that only an…

Lihat pos aslinya 147 kata lagi

So about the Traffic Impact Analysis…

Stop Kimbel Village

So in my day job I spend a lot of time teaching college students how to do research and design studies for public and social policy questions.    I also do research on optimal forecasting methods (albeit not for traffic), but the principals of forecasting are well known and carry across multiple disciplines.

Thankfully the developer of Kimbel Village sought out a Traffic lmpact Analysis of the proposed Kimbel Village project. This is a hard kind of forecast (known as a policy projection) to do since it depends on past data, the quality of the model, and it has to make a projection of what will happen given that it has not see the policy change in the past (i.e., we have no precedent for adding this kind of traffic).  (Another real world example of this is when a the head of the Federal Reserve is asked what inflation…

Lihat pos aslinya 578 kata lagi

kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan andalalin

aturan mengenai analisis dampak lalulintas (andalalin) yakni undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sudah jelas menyebutka bahwa setiap rencana pembangunan wajib dilakukan andalalin tapi prakteknya sampai saat ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. sekalipun sudah dilaksanakan, beberapa daerah Provinsi, Kabupaten / Kota mempunyai aturan yang belum seragam dalam pelaksanannya. ini seringkali menyulitkan para investor untuk pengembangan usahanya.

biarlah perbedaan kebijakan ini menjadi homework untuk pemerintah (pusat, kabupaten/kota) karena kita perlu sadari bahwa kita hidup di negara berkembang yang mana pelaksanaan aturan masih dalam proses perkembangan juga. yang penting adalah untuk kita masyarakat pengguna terutama anda yang berniat berinvestasi. hal penting yang pertama harus anda ketahui adalah kebijakan daerah dimana anda akan berinvestasi. anda bisa melihat aturan-aturan yang ada (peraturan daerah, peraturan gubernur/walikota/bupati) dan bagaimana aparat pemerintah melaksanakan aturan-aturan itu, barulah kita menyesuaikan diri… 🙂

 

//

Fasilitas pejalan kaki

Pejalan kaki mempunyai hak prioritas pada saat berpapasan dengan kendaraan ketika menggunakan jalan. Untuk menjamin perlakuan tersebut pejalan kaki diberikan fasilitas untuk menyusuri dan menyeberang jalan.

Kriteria fasilitas pejalan kaki menurut Ditjen Bina Marga (1995) adalah :
a. Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas lain dan lancar.
b. Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan marka penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra cross), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (pelican cross), jembatan penyeberangan dan terowongan.
c. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi – lokasi di mana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
d. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemillihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.
e. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi – lokasi yang terdapat sarana dan prasarana umum.

Lanjutkan membaca Fasilitas pejalan kaki

Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan

Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan berfungsi ganda yaitu untuk keperluan pengendalian persimpangan dan untuk keperluan peningkatan kapasitas persimpangan. Persimpangan adalah simpul pada jaringan jalan di mana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing- masing kaki persimpangan menggunakan ruang jalan pada persimpangan secara bersamaan dengan lalu lintas lainnya.

Sasaran yang harus dicapai pada pengendalian persimpangan adalah:

  1. Mengurangi maupun menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh adanya titik konflik.
  2. Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai rencana.
  3. Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam mengarahkan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan.

Lanjutkan membaca Prinsip dan hierarki untuk manajemen persimpangan

Kewajiban Andalalin di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas secara spesifik disebutkan pada pasal 99 dan 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan  sebagai berikut :

Pasal 99
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Konsep analisis dampak lalulintas

Konsep analisis dampak lalulintas awalnya dikembangkan di Amerika karena komunitas menyadari bahwa pengembangan pusat kegiatan baru selalu membebankan lalulintas baru pada jalan-jalan umum. Besar kecilnya pengaruh terhadap lalulintas yang telah ada ini tergantung pada intensitas dan karakteristik bangunan serta bangkitan perjalanan yang ditimbulkannya. Dengar pendapat (public hearing) diprakarsai pemerintah melibatkan pengusaha (pengembang pusat kegiatan baru), masyarakat dan konsultan pun dilaksanakan untuk mencari solusi terbaik bagi penanganan dampak lalulintas ini.

Lanjutkan membaca Konsep analisis dampak lalulintas