Arsip Tag: kewajiban andalalin

Tanpa Andalalin, Pizza Hut Jalan Sudirman (Pekanbaru, Riau) Belum Bisa Dioperasik​an

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan sebuah bangunan Sebelum memiliki Izin Pembangunan hotel, restoran maupun ruko di kota Pekanbaru harus ada rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Kota (Distako), untuk mengetahui Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Menurut Kepala Bidang Pengawas Dampak Lalu Lintas,Dishub Kota Pekanbaru, Syaibul Alades saat dijumpai diruangannya Kamis (03/04) mengatakan, semua pembangunan di Pekanbaru seperti Ruko, Hotel dan Restoran semuanya disurvei terlebih dahulu. Kalau memungkinkan kualitas jalan sesuai dengan Andalalin dan baru bisa dibangun.

“Setiap bangunan restoran maupun hotel harus mempunyai lahan parkir yang cukup, serta memiliki pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kemacetan,”katanya.

Terkait pembangunan restoran Pizza Hut yang berada dipersimpangan jalan Pangeran Hidayat, saat di mintai komentar ia mengatakan, itu harus sesuai dengan Andalalin, jika tidak ada izin Andalalinnya maka bangunan itu belum bisa dibuka.

“Semua bangunan-bangunan yang baru dibangun di Pekanbaru harus sesuai dengan Andalalin. Sebab Andalalin itu menjamin lahan parkir dan kapasitas jalan dari bangunan itu, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka rekom andalalinnya tidak kita beri izin”tutur Syaibul.

Sementara Kasi Manajemen Rekayasa Lalulintas Yebizal menyebutkan, luas parkir dari suatu hotel kapasitas parkirnya harus sesuai dengan kapasitas kamar yang mereka miliki, sedangkan untuk restoran seperti Pizza Hut luas parkir yang harus mereka siapkan sesuai dengan jumlah meja pelanggan. Kalau itu tidak terpenuhi maka izin Andalalinnya tidak akan diberikan.

“Pengawasan terhadap Andalalin ini kita lakukan disetiap bangunan-bangunan yang akan dibangun, dan pengawasannya dilakukan oleh konsultan yang kita kirim, dan izin Andalalin ini dilakukan secara berkelanjutan yang berlaku selama 5 tahun,”tutupnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bangunan yang menjual Franchise ini sudah selesai 100 persen, hanya tinggal beroperasi saja

sumber : seRiau

Iklan

Kewajiban Andalalin di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas secara spesifik disebutkan pada pasal 99 dan 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan  sebagai berikut :

Pasal 99
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
e. rencana pemantauan dan evaluasi.

(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.