mengenai kewenangan pengaturan andalalin ini jelas disebutkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 yakni sesuai status jalannya:

• Menteri (Perhubungan) untuk jalan nasional ;
• Gubernur untuk jalan provinsi ;
• Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa ;
• walikota untuk jalan kota.

dalam hal pembangunan baru atau pengembangan berada di dua atau lebih status jalan, maka persetujuan andalalin diberikan oleh :

• menteri setelah memperoleh pertimbangan gubernur/bupati/walikota ;
• gubernur setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.