kewenangan pengaturan análisis dampak lalu lintas

mengenai kewenangan pengaturan andalalin ini jelas disebutkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 yakni sesuai status jalannya:

  • Menteri (Perhubungan) untuk jalan nasional ;
  • Gubernur untuk jalan provinsi ;
  • Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa ;
  • walikota untuk jalan kota.

 

dalam hal pembangunan baru atau pengembangan berada di dua atau lebih status jalan, maka persetujuan andalalin diberikan oleh :

  • menteri setelah memperoleh pertimbangan gubernur/bupati/walikota ;
  • gubernur setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.
Iklan

menyediakan informasi mengenai penyusunan dokumen dampak lalulintas

%d blogger menyukai ini: